Subang, metrobuana.co.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Subang yang selama ini ‘ngabret’ memperjuangkan digelarnya Hak Interpelasi terhadap eksekutif setempat terkait defisit anggaran berjalan Tahun 2022 hingga tidak dilaksanakannya perubahan APBD, nampaknya akan gigit jari setelah sejumlah wakil rakyat di beberapa fraksi lainnya yang telah menandatangani usulan hak Interpelasi dikabarkan mundur.
Kabar bakal gagalnya agenda pelaksanaan Hak Interpelasi itu terdengar seiring DPRD Subang bakal menggelar Rapat paripurna internal soal penyampaian usulan Hak Interpelasi setelah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Paripurna tentang penyampaian Nota RAPBD 2023 besama pihak Eksekutif setempat Selasa (4/10)
“ Iya Selasa ini agenda di DPRD Subang adalah Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2023. Lalu dilanjutkan dengan acara rapat Paripurna soal penyampaian usulan Hak Interpelasi “. Ujar Sekwan DPRD Subang, H Ujang Sutisna alias H Ucok kepada metrobuana.co.id
Menurut sejumlah kalangan, agenda Hak Interpelasi DPRD Subang yang kencang digembar gemborkan sejumlah wakil rakyat terhormat sebulan lalu itu , diperkirakan tidak akan pernah terjadi. Diduga kuat dalam perjalanan persiapannya ada aroma ‘lobi lobi’ yang diduga dilakukan pihak ekskeutif setempat terhadap para ketua partai yang memiliki kursi di DPRD .
Sinyalemen Bakal dikuburnya wacana Hak interpelasi itu tercermin saat Wakil Ketua DPRD Hj Lina Marliana mengakui partainya menyerukan untuk mundur dari usulan Hak Interpelasi. “ Makanya sekarang saya akan menemui ketua partai untuk menanyakan penyebabnya “. Ungkap Hj Lina yang dihubungi metrobuana.co.id melalui sambungan telepon pribadinya Selasa (4/10)
Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Wakil Ketua DPRD yang juga ketua DPD Partai Golkar Subang, , Hj Elita Budiaty yang selama ini banyak diharapkan masyarakat sebagai lokomotif memperjuankan digelarnya Hak Interpelasi itu tidak berhasil dihubungi metrobuana.co.id karena diketahui telepon genggam pribadinya tidak aktif. (Dadang Metro)
