Subang, Metrobuana – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurrachman, SH, ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Rabu (01/10) dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos.,M.Si., beserta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD.
Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Subang secara umum menunjukkan dukungan terhadap Raperda RAPBD 2026, namun menyampaikan sejumlah catatan kritis dan mendasar yang harus diakomodasi oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan akhir. Fokus utama pandangan fraksi-fraksi adalah pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyikapan bijak terhadap berkurangnya transfer dana dari pusat, dan pentingnya keberpihakan anggaran pada kepentingan masyarakat.
Beberapa penekanan utama dari fraksi-fraksi meliputi:
Fraksi Golkar menyoroti penurunan transfer dana ke daerah dan mendorong Pemda untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah serta kinerja BUMD. Mereka menegaskan APBD 2026 harus berpihak pada masyarakat, bukan sekadar penyesuaian angka teknis.
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB berfokus pada strategi peningkatan PAD yang tidak membebani rakyat kecil, melainkan memaksimalkan potensi yang ada, sekaligus memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak terganggu.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa pembangunan di Subang harus merata dan APBD 2026 harus memprioritaskan dunia pendidikan, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan guru.
Fraksi Nasdem mewanti-wanti agar target PAD ditentukan melalui perencanaan dan analisis yang matang untuk menghindari rasionalisasi anggaran mendadak yang merugikan program masyarakat.
Fraksi PKS mengapresiasi proyeksi kenaikan PAD, namun mengingatkan bahwa kenaikan tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kenaikan nominal.
Fraksi Amanat-Demokrat sepakat dengan pemenuhan kebutuhan dasar, namun berpesan bahwa infrastruktur dasar yang prima bukan hanya mencakup jalan yang bagus, tetapi juga pelayanan publik yang unggul di sektor pendidikan dan kesehatan.
Diharapkan, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi ini akan menjadi masukan konstruktif dalam pembahasan RAPBD 2026 agar dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang.(DM)
＼ Get the latest news ／
